Temukan berita, informasi layanan, regulasi, dan dokumen publik Desa Taro.
Menampilkan 81–90 dari 143 hasil untuk “pot”
… profesional, adil, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Desa Taro juga berkomitmen untuk: Meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat Memperkuat sistem pengawasan dan …
… pemerintahan desa, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misi Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan dan informasi publik desa. Memperkuat akuntabilitas dalam setiap …
… memperoleh gambaran nyata mengenai persepsi masyarakat terhadap potensi praktik korupsi, gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan di lingkungan Pemerintah Desa Taro. Partisipasi masyarakat sangat …
… Taro. Pembangunan homestay ini merupakan bagian dari pengembangan potensi desa wisata yang menjadi salah satu unggulan Desa Taro. Keberadaan papan proyek pada setiap kegiatan pembangunan ini bukan …
… resmi untuk menolak segala bentuk praktik korupsi, kolusi, nepotisme, penyalahgunaan wewenang, serta kepentingan pribadi yang dapat merugikan masyarakat. Melalui deklarasi ini, Pemerintah Desa Taro …
… kesanggupan untuk tidak melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Melalui kebijakan ini, Pemerintah Desa Taro menegaskan bahwa seluruh jajaran perangkat desa wajib memberikan pelayanan …
… Surat Pernyataan Bebas dari Tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Dokumen tersebut ditandatangani oleh Perbekel Desa Taro, I Wayan Warka, dan diketahui oleh Plt. Inspektur Kabupaten Gianyar …
… desa. Dalam pemaparannya, narasumber juga menjelaskan berbagai potensi kerawanan dalam praktik administrasi pemerintahan desa serta langkah- langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya penyimpangan …
… Sarwada Amertha Desa Taro untuk meninjau langsung aktivitas dan potensi pengembangan usaha desa. Kunjungan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong penguatan peran BUMDes dalam meningkatkan …
… pengelolaan sampah desa serta pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal. Rombongan studi tiru yang berjumlah 28 orang tersebut terdiri dari unsur perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa …
