TARO, TEGALLALANG — Pemerintahan Desa Taro menggelar rapat internal bulanan pada Senin, 19 Oktober 2026, bertempat di Ruang Rapat Kantor Desa Taro, Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar. Rapat ini menjadi forum koordinasi untuk membahas sejumlah agenda penting, mulai dari perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2026, persiapan menghadapi penilaian Lomba Desa Antikorupsi, hingga pemantapan agenda Musyawarah Desa (Musdes).

Rapat diikuti oleh unsur terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk perangkat dan staf desa serta Kelihan Banjar Dinas. Melalui forum ini, berbagai persoalan administrasi, perencanaan pembangunan, pelayanan masyarakat, dan kesiapan agenda mendatang dibahas untuk memastikan tindak lanjut berjalan secara terkoordinasi.

Perubahan APBDes 2026 Menjadi Perhatian Utama

Pembahasan perubahan APBDes menjadi salah satu agenda penting menyusul adanya penyesuaian alokasi pendapatan desa. Kondisi tersebut mengharuskan Pemerintahan Desa Taro mencermati kembali rencana kegiatan, menetapkan prioritas, dan memastikan penggunaan anggaran tetap sesuai ketentuan serta kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan surat Sekretariat Daerah Kabupaten Gianyar mengenai perubahan APBDes reguler Tahun 2026, alokasi Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Desa Taro mengalami kenaikan dari Rp1.290.877.000 menjadi Rp1.321.302.000, atau bertambah Rp30.425.000.

Sementara itu, alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (BHP) mengalami penurunan dari Rp3.369.371.000 menjadi Rp3.020.822.000, atau berkurang Rp348.549.000.

Perubahan tersebut menjadi dasar untuk mengevaluasi kembali rencana kegiatan yang telah disusun. Penyesuaian perlu dilakukan secara cermat agar program prioritas tetap mendapat perhatian, sedangkan kegiatan lainnya diselaraskan dengan kondisi pendanaan yang tersedia.

Dalam pembahasan ini, pemahaman terhadap sumber pendapatan desa, termasuk Dana Desa (DD), ADD, dan pendapatan lainnya, juga menjadi hal penting. Pengelolaan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besaran dana yang tersedia, tetapi juga ketepatan perencanaan, ketertiban administrasi, serta kesesuaian antara kebutuhan dan alokasi pembiayaan.

Perbekel Tekankan Pemanfaatan Anggaran dan Kebutuhan Pembangunan

Dalam penyampaiannya, Perbekel Taro, I Wayan Warka, menekankan pentingnya pemanfaatan anggaran secara tepat dan pelaksanaan program berdasarkan prioritas. Penyesuaian anggaran diharapkan tidak mengurangi semangat dalam melaksanakan pembangunan maupun meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Salah satu kebutuhan yang turut menjadi perhatian adalah akses jalan usaha tani bagi masyarakat yang belum memiliki akses memadai. Kebutuhan tersebut diharapkan dapat terus dikoordinasikan dengan pihak terkait agar memperoleh perhatian sesuai kewenangan, prioritas pembangunan, dan kemampuan pendanaan.

Koordinasi dengan berbagai pihak diperlukan agar aspirasi masyarakat dapat disampaikan secara tepat dan menjadi bahan pertimbangan dalam perencanaan pembangunan berikutnya.

Selain itu, penyampaian informasi mengenai anggaran dan program desa kepada masyarakat juga dinilai penting. Informasi yang jelas membantu masyarakat memahami sumber pendanaan, arah penggunaan anggaran, serta proses penyesuaian program yang dilakukan oleh Pemerintahan Desa Taro.

Sekdes Tekankan Transparansi dan Kejelasan Besaran Anggaran

Sekretaris Desa Taro, I Made Rupa, SH, menyoroti pentingnya kejelasan informasi anggaran, termasuk total dana yang tersedia dan besaran biaya yang dialokasikan untuk setiap program pembangunan.

Kejelasan tersebut diperlukan agar perencanaan, pencatatan, dan evaluasi kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan terukur. Dengan informasi anggaran yang mudah dipahami, pelaksanaan program juga dapat ditinjau berdasarkan perencanaan dan ketentuan yang berlaku.

Penyampaian informasi melalui kanal komunikasi resmi, termasuk media sosial, turut menjadi bagian dari upaya memperkuat keterbukaan informasi kepada masyarakat. Publikasi tersebut diharapkan membantu masyarakat mengikuti perkembangan kegiatan dan memahami pengelolaan anggaran desa secara lebih baik.

Dalam proses perubahan APBDes, setiap kegiatan perlu ditelaah berdasarkan urgensi, manfaat, serta ketersediaan anggaran. Penyesuaian tidak cukup hanya melihat perubahan angka pendapatan, tetapi juga perlu mempertimbangkan dampaknya terhadap pelaksanaan program dan pelayanan masyarakat.

Kebutuhan Pelayanan Masyarakat Turut Dibahas

Dalam forum yang sama, Kasi Pelayanan yang penyampaiannya diwakili oleh stafnya turut menyampaikan sejumlah kebutuhan terkait pelayanan masyarakat. Salah satu hal yang disoroti adalah honorarium kader Bina Keluarga Balita (BKB) yang, berdasarkan penyampaian dalam rapat, belum dicairkan selama tiga bulan.

Selain itu, turut disampaikan informasi mengenai rencana wisuda Sekolah Lansia tingkat Kabupaten Gianyar yang disebut direncanakan berlangsung pada Desember 2026. Kebutuhan toga bagi peserta menjadi salah satu hal yang dibahas, termasuk kemungkinan dukungan pembiayaan melalui mekanisme anggaran yang sesuai.

Berbagai kebutuhan tersebut menjadi bahan perhatian untuk ditelaah lebih lanjut, dengan mempertimbangkan sumber pendanaan, kewenangan, ketersediaan anggaran, dan ketentuan yang berlaku. Penyampaian dalam rapat ini merupakan bahan pembahasan dan belum dapat diartikan sebagai keputusan persetujuan anggaran.

Pembahasan tersebut menegaskan pentingnya memperhatikan kebutuhan pelayanan masyarakat dalam proses penyesuaian anggaran desa. Dengan demikian, setiap usulan dapat dikaji secara cermat berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan desa.

Persiapan Penilaian Lomba Desa Antikorupsi Dimatangkan

Selain agenda anggaran, rapat internal bulanan juga membahas persiapan Pemerintahan Desa Taro dalam menghadapi penilaian Lomba Desa Antikorupsi. Agenda ini membutuhkan koordinasi yang baik, kesiapan administrasi, serta keterlibatan seluruh pihak sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing.

Sekretaris Desa Taro menyampaikan perlunya mematangkan persiapan teknis sebelum kegiatan berlangsung. Hal tersebut mencakup koordinasi jadwal, pemeriksaan kebutuhan pendukung, serta pelaksanaan gladi agar rangkaian kegiatan dapat berjalan tertib.

Persiapan tidak hanya berfokus pada kelengkapan dokumen, tetapi juga pada kesiapan pelaksanaan dan pemahaman setiap pihak terhadap peran yang harus dijalankan. Koordinasi sejak awal diperlukan untuk mengurangi potensi kendala dan memastikan kebutuhan penting tidak terlewat.

Melalui pembahasan tersebut, seluruh pihak diharapkan dapat menyelaraskan persiapan serta memastikan tindak lanjut dilaksanakan secara terkoordinasi. Adapun waktu pelaksanaan gladi dan penilaian perlu mengikuti jadwal resmi yang telah ditetapkan.

Persiapan Musdes Bersama BPD Turut Dibahas

Agenda berikutnya adalah persiapan Musyawarah Desa (Musdes) yang berkaitan dengan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemantapan agenda dan koordinasi antara pihak terkait diperlukan agar pelaksanaan musyawarah dapat berjalan tertib serta sesuai ketentuan.

Persiapan Musdes menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, terutama untuk memastikan agenda yang akan dibahas dapat dipersiapkan dengan baik. Koordinasi mengenai waktu, kebutuhan teknis, dan kesiapan pendukung perlu dilakukan sebelum pelaksanaan.

Pembahasan ini juga memperlihatkan pentingnya sinergi antara Pemerintahan Desa Taro dan BPD dalam menjalankan fungsi masing-masing. Dengan persiapan yang matang, pelaksanaan musyawarah diharapkan berlangsung lancar dan menghasilkan pembahasan yang terarah sesuai agenda.

Perkuat Koordinasi untuk Pemerintahan yang Tertib dan Akuntabel

Rapat internal bulanan ini menjadi ruang evaluasi sekaligus koordinasi bagi Pemerintahan Desa Taro dalam menghadapi perubahan kondisi anggaran dan agenda pemerintahan yang perlu dipersiapkan. Tiga hal yang menjadi perhatian meliputi penyesuaian APBDes 2026, pematangan persiapan penilaian Desa Antikorupsi, serta koordinasi agenda Musdes bersama BPD.

Melalui pembahasan tersebut, setiap kebutuhan dan usulan diharapkan dapat ditindaklanjuti secara terukur, berdasarkan skala prioritas, kemampuan keuangan, dan ketentuan yang berlaku. Keterbukaan informasi, ketertiban administrasi, serta koordinasi antarpihak menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa yang bertanggung jawab.

Pemerintahan Desa Taro terus mendorong agar setiap proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik, sehingga pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap menjadi perhatian utama di tengah penyesuaian anggaran Tahun 2026.

Pemerintahan Desa Taro

Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar