TARO, TEGALLALANG — Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Taro melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) pembangunan rabat beton jalan pertanian di kawasan Subak Swanpadonjali, Banjar Taro Kaja, pada Kamis, 23 Juli 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan BPD terhadap pelaksanaan pembangunan desa, khususnya untuk memastikan pekerjaan berjalan sesuai perencanaan, penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan, serta hasil pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Monev dilaksanakan mulai pukul 09.00 WITA hingga selesai, dengan meninjau kondisi pekerjaan secara langsung di lapangan, mencermati progres fisik, serta membahas berbagai aspek pelaksanaan bersama Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan unsur terkait. Kegiatan tersebut mengacu pada surat undangan BPD Taro tertanggal 20 Juli 2026 dengan nomor 400.10.2.3.20/BPD.TR/VII/2026.

Dalam dokumen undangan, agenda monev juga mencantumkan kegiatan peningkatan jembatan di Banjar Alas Pujung. Adapun laporan hasil monitoring dan evaluasi yang terdokumentasi secara terperinci dalam berkas kegiatan ini berfokus pada pembangunan rabat beton jalan pertanian di Subak Swanpadonjali, Banjar Taro Kaja.

Pengawasan untuk Memastikan Pembangunan Tepat Sasaran

Kegiatan monev dibuka oleh Ketua BPD Taro yang menegaskan pentingnya monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari upaya memastikan pelaksanaan pembangunan sesuai perencanaan. Pengawasan tidak hanya berkaitan dengan perkembangan fisik pekerjaan, tetapi juga mencakup penggunaan anggaran, kualitas hasil pembangunan, serta pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Dalam pelaksanaannya, monev diikuti oleh Ketua dan anggota BPD, unsur terkait dari Pemerintahan Desa Taro, serta TPK. Tim melakukan peninjauan langsung terhadap kondisi jalan dan membahas sejumlah aspek teknis bersama pelaksana kegiatan.

Pendekatan ini penting karena pembangunan infrastruktur jalan pertanian tidak cukup dinilai dari panjang ruas yang telah dikerjakan. Kualitas konstruksi, kesesuaian volume, kondisi medan, kebutuhan drainase, hingga kemampuan anggaran menyelesaikan seluruh bagian pekerjaan merupakan faktor yang turut menentukan keberlanjutan manfaat pembangunan.

Progres Pekerjaan dan Kondisi di Lapangan

Berdasarkan laporan hasil monitoring dan evaluasi, pembangunan rabat beton jalan pertanian tersebut telah berlangsung sekitar dua bulan pada saat kegiatan dilaksanakan. Pekerjaan melibatkan tenaga kerja masyarakat dan dilaksanakan melalui pola swakelola.

Hasil peninjauan mencatat bahwa sebagian besar ruas telah dikerjakan, sementara masih terdapat bagian yang belum terselesaikan. Laporan monev menyebutkan panjang pekerjaan yang telah mencapai sekitar 1.337 meter, dengan kekurangan sekitar 25 meter yang belum dapat diselesaikan akibat keterbatasan anggaran.

Catatan tersebut menjadi salah satu perhatian penting dalam evaluasi. Penyelesaian pekerjaan perlu mempertimbangkan kondisi aktual di lapangan, ketersediaan anggaran, serta penetapan prioritas agar bagian jalan yang belum tertangani dapat direncanakan secara lebih terukur.

Pembangunan jalan pertanian di kawasan Subak Swanpadonjali diharapkan mendukung akses masyarakat menuju lahan pertanian. Infrastruktur yang memadai dapat membantu memperlancar mobilitas petani, memudahkan pengangkutan sarana produksi maupun hasil pertanian, dan menunjang aktivitas pertanian masyarakat setempat.

Namun, agar manfaat tersebut dapat dirasakan secara optimal, pembangunan perlu memperhatikan karakteristik medan dan kebutuhan teknis pada setiap segmen jalan. Hal ini menjadi penting terutama pada ruas dengan kontur tertentu yang berpotensi memengaruhi aliran air dan ketahanan konstruksi.

Anggaran, Administrasi, dan Pelaksanaan Secara Swakelola

Dalam laporan kegiatan, pembangunan rabat beton jalan pertanian tersebut tercatat sebagai kegiatan yang bersumber dari APBDes Tahun Anggaran 2026, dengan nilai anggaran sebesar Rp576.215.750.

Pelaksanaan kegiatan menggunakan metode swakelola. Berdasarkan dokumen monev, TPK terdiri atas I Made Neteg sebagai ketua, I Wayan Rapa sebagai sekretaris, dan I Ketut Budiarta sebagai anggota.

Dokumen juga mencatat penggunaan material berupa pasir, semen, koral, batu belah, kayu lokal, besi polos, kawat, paku, dan plywood. Sementara itu, peralatan yang digunakan antara lain ember, benang sepat, sekop, gerinda, serta papan nama proyek.

Pemeriksaan terhadap aspek administrasi dan pengadaan menjadi bagian dari rangkaian evaluasi. Dokumen monev mencatat adanya dokumen perencanaan dan dokumen pelaksanaan serta pertanggungjawaban kegiatan. Pelaksanaan pengadaan juga dievaluasi dalam kerangka mekanisme swakelola.

Dari hasil pembahasan, pelaksanaan kegiatan dinilai secara umum berjalan sesuai perencanaan. Meski demikian, laporan tetap mencatat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, terutama terkait keterbatasan anggaran, penyesuaian volume pekerjaan, serta kebutuhan menjaga kualitas hasil konstruksi.

Pengawasan terhadap penggunaan material dan perkembangan harga juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan. Kenaikan harga bahan bangunan dapat memengaruhi kemampuan anggaran dalam memenuhi volume pekerjaan yang direncanakan. Karena itu, pengelolaan pembelian material, pencatatan, dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban perlu dilakukan secara tertib dan transparan.

Catatan Teknis, Drainase dan Kualitas Konstruksi

Salah satu rekomendasi penting dalam laporan monev adalah perlunya perhatian terhadap kondisi jalan yang memiliki kontur tertentu. Pada bagian yang membutuhkan, jalan pertanian perlu dilengkapi saluran drainase untuk membantu mengendalikan aliran air dan melindungi konstruksi rabat beton dari potensi kerusakan.

Drainase merupakan bagian penting dari keberlanjutan infrastruktur jalan. Tanpa pengelolaan aliran air yang memadai, air dapat menggerus bagian tepi jalan, mengganggu permukaan konstruksi, atau mempercepat penurunan kualitas pada titik-titik tertentu.

Selain itu, perencanaan teknis perlu mempertimbangkan penghitungan volume, kebutuhan material, dan efisiensi penggunaan anggaran secara lebih cermat. Perencanaan yang baik sejak awal dapat membantu mengurangi risiko kekurangan volume pekerjaan serta meminimalkan kebutuhan penyesuaian ketika pembangunan sedang berlangsung.

Laporan monev juga menekankan pentingnya pengawasan langsung selama pekerjaan berjalan. Pengawasan diperlukan untuk memastikan pelaksanaan tetap sesuai spesifikasi, sekaligus memberi ruang bagi penyelesaian kendala teknis melalui koordinasi antara TPK, unsur terkait, dan pihak yang berkepentingan.

TPK Menyampaikan Kendala dan Masukan

Dalam sesi pembahasan, Ketua TPK I Made Neteg menyampaikan bahwa perencanaan kegiatan diharapkan dapat disusun lebih matang agar pelaksanaan pembangunan dapat dioptimalkan. Ia juga menyoroti perlunya pengawasan langsung untuk membantu meminimalkan kekurangan volume pekerjaan.

Masukan dari unsur TPK lainnya turut menekankan pentingnya penghitungan volume secara lebih teliti sebelum pekerjaan dilaksanakan. Dengan perencanaan yang lebih terukur, kebutuhan material dan potensi kendala di lapangan dapat diperkirakan sejak awal sehingga pelaksanaan lebih efisien.

Dari unsur kesejahteraan, I Wayan Gede Ardika juga menyampaikan perhatian terhadap kondisi jalan pertanian dan kebutuhan pengawasan kualitas pembangunan. Kenaikan harga material perlu diantisipasi melalui pengawasan penggunaan bahan, pencatatan pembelian, serta pengaturan distribusi material agar pekerjaan dapat berlangsung secara efektif.

Pembahasan tersebut memperlihatkan bahwa evaluasi pembangunan tidak berhenti pada pencatatan progres fisik. Monev juga menjadi ruang untuk mengidentifikasi persoalan, menyelaraskan pemahaman antara pelaksana dan pengawas, serta menyusun langkah perbaikan bagi pekerjaan yang sedang berjalan maupun kegiatan pembangunan berikutnya.

BPD Mendorong Penyempurnaan Perencanaan dan Tindak Lanjut

Berdasarkan hasil peninjauan dan pembahasan, laporan monev memuat sejumlah harapan dan rekomendasi untuk peningkatan kualitas pembangunan desa.

Pertama, penyusunan anggaran pada tahun berikutnya diharapkan lebih menyesuaikan kondisi lokasi dan kebutuhan volume pekerjaan agar penyelesaian pembangunan dapat direncanakan secara maksimal.

Kedua, ruas jalan pertanian dengan kontur tertentu perlu dilengkapi saluran drainase sesuai kebutuhan teknis untuk menjaga ketahanan konstruksi.

Ketiga, perencanaan teknis perlu diperkuat melalui penghitungan volume yang cermat, pemilihan material yang sesuai, serta optimalisasi penggunaan anggaran.

Keempat, keterlibatan unsur Subak dalam koordinasi pembangunan perlu terus ditingkatkan agar kebutuhan masyarakat pengguna jalan pertanian dapat diperhatikan dalam perencanaan dan pelaksanaan.

Kelima, bagian pekerjaan yang belum terselesaikan perlu menjadi perhatian dalam perencanaan berikutnya. Penetapan prioritas diharapkan dapat mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, kondisi lapangan, dan ketersediaan anggaran.

Ketua BPD Taro dalam penutupan kegiatan menyampaikan bahwa hasil monitoring dan evaluasi beserta masukan dari para peserta akan dicatat sebagai bahan evaluasi resmi. Hasil tersebut selanjutnya akan dibahas kembali dalam rapat internal BPD Taro dan disampaikan dalam forum Musyawarah Desa (Musdes) sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan perencanaan pembangunan berikutnya.

Dokumentasi kegiatan juga menjadi bagian dari bahan tindak lanjut pembangunan di Desa Taro.

Monev sebagai Bagian dari Tata Kelola Pembangunan yang Bertanggung Jawab

Pelaksanaan monev pembangunan rabat beton jalan pertanian Subak Swanpadonjali menegaskan pentingnya pengawasan yang dilakukan secara langsung, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Pembangunan infrastruktur desa perlu memastikan bahwa anggaran yang digunakan sejalan dengan perencanaan, pekerjaan dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas, dan setiap kendala memperoleh tindak lanjut yang jelas.

Catatan mengenai keterbatasan anggaran dan bagian pekerjaan yang belum selesai menjadi pengingat bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh dimulainya pekerjaan, tetapi juga oleh ketepatan perencanaan, pengendalian pelaksanaan, dan kesinambungan penyelesaian.

Melalui fungsi pengawasan BPD, masukan dari pelaksana kegiatan, serta koordinasi dengan unsur terkait dan masyarakat, pembangunan diharapkan semakin responsif terhadap kebutuhan di lapangan. Dengan demikian, infrastruktur yang dibangun tidak sekadar memenuhi target fisik, tetapi juga memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi aktivitas pertanian dan kehidupan masyarakat Desa Taro.

Pemerintahan Desa Taro

Kecamatan Tegallalang, Kabupaten Gianyar